• 30 min read • -
PL6117: Latihan Soal
- Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, produk rujukan hukum untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah…
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Undang-Undang
D. Peraturan Daerah
E. Keputusan Menteri
Jawaban: C
- Instrumen perizinan dasar bagi pelaku usaha berdasarkan pendekatan risiko (Risk Based Approach) terdiri dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, dan…
A. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
B. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
C. Izin Gangguan (HO)
D. Hak Guna Bangunan (HGB)
E. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Jawaban: B
- Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Cagar Budaya dalam instrumen pengendalian tata ruang Indonesia adalah…
A. UU No. 28 Tahun 2002
B. UU No. 26 Tahun 2007
C. UU No. 32 Tahun 2009
D. UU No. 11 Tahun 2010
E. UU No. 27 Tahun 2007
Jawaban: D
- Dalam struktur organisasi pengawasan penataan ruang, masa kerja anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) pada umumnya adalah…
A. 1 tahun
B. 2 tahun
C. 3 tahun
D. 4 tahun
E. 5 tahun
Jawaban: A
- Lembaga kerja sama antarwilayah yang ditugaskan mengelola Kawasan Perkotaan yang mencakup Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar disebut…
A. Sarbagita
B. Mebidangro
C. Jabodetabekpunjur
D. Mamminasata
E. Cekungan Bandung
Jawaban: D
- Sanksi pidana penjara maksimal bagi pelanggar tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan kerugian harta benda (sesuai Pasal 69 ayat 2 UU Penataan Ruang sebelum revisi UUCK) adalah…
A. 3 tahun dan denda Rp 500 juta
B. 5 tahun dan denda Rp 1 miliar
C. 8 tahun dan denda Rp 1,5 miliar
D. 15 tahun dan denda Rp 5 miliar
E. 20 tahun dan denda Rp 10 miliar
Jawaban: C
- Pengawasan penataan ruang secara berkala dilaksanakan minimal setiap…
A. 1 tahun sekali
B. 2 tahun sekali
C. 3 tahun sekali
D. 4 tahun sekali
E. 5 tahun sekali
Jawaban: B
- Batas maksimal waktu pengajuan gugatan masyarakat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akibat kerugian penyelenggaraan tata ruang adalah…
A. 30 hari sejak keputusan diumumkan
B. 60 hari sejak keputusan diumumkan
C. 90 hari sejak keputusan diumumkan
D. 120 hari sejak keputusan diumumkan
E. 180 hari sejak keputusan diumumkan
Jawaban: C
- Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penanggung jawab usaha karena pelanggaran izin lingkungan (UU No 32/2009) antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan…
A. Penyitaan aset
B. Pidana kurungan
C. Pencabutan izin lingkungan
D. Denda dua kali lipat
E. Pengambilalihan manajemen
Jawaban: C
- Alat bukti yang sah menurut hukum dalam penyelidikan tindak pelanggaran penataan ruang sesuai Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan…
A. Laporan masyarakat
B. Hasil rekaman CCTV
C. Keterangan terdakwa
D. Opini publik
E. Dokumen AMDAL
Jawaban: C
- Development Impact Fee atau retribusi dampak pembangunan tidak boleh digunakan untuk…
A. Pembangunan jalan baru
B. Perluasan rumah sakit umum
C. Penyediaan fasilitas taman dan perpustakaan
D. Operasional, perawatan, dan perbaikan fasilitas modal yang sudah ada
E. Penyediaan sistem air dan sanitasi
Jawaban: D
- Berdasarkan ketentuan zonasi pelestarian mata air, larangan kegiatan pemanfaatan ruang dibatasi pada radius sempadan mata air sejauh…
A. 50 meter
B. 100 meter
C. 150 meter
D. 200 meter
E. 250 meter
Jawaban: D
- Kinerja penyelenggaraan tata ruang diawasi melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu…
A. Penyusunan, penetapan, dan pelembagaan
B. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
C. Pemetaan, pemberian izin, dan sanksi
D. Audit, mediasi, dan pengadilan
E. Teguran, paksaan, dan pencabutan izin
Jawaban: B
- Dokumen perizinan yang memuat hasil analisis lingkungan dari area penataan (sebelum PBG), program investasi, dan panduan desain secara rinci adalah…
A. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
B. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
C. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
D. Masterplan Perkotaan
E. Izin Prinsip
Jawaban: B
- Menurut UU No. 1/2014, pulau kecil yang dilarang dilakukan kegiatan penambangan adalah pulau yang luas daratannya kurang dari…
A. 1.000 Km2
B. 1.500 Km2
C. 2.000 Km2
D. 2.500 Km2
E. 3.000 Km2
Jawaban: C
- Tingkat risiko usaha untuk menentukan jenis perizinan (Rendah, Menengah, Tinggi) dianalisis berdasarkan potensi bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, dan…
A. Lingkungan serta keterbatasan sumber daya
B. Iklim politik setempat
C. Keuangan pemerintah daerah
D. Kondisi demografi kependudukan
E. Ketersediaan tenaga kerja
Jawaban: A
- Apabila Pemerintah Daerah dinilai secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan yang serius, siapa yang berwenang mengambil alih second line enforcement?
A. Presiden
B. Mahkamah Agung
C. Menteri
D. Kepolisian Negara
E. Kejaksaan
Jawaban: C
- Perangkat pengendalian dengan pendekatan ex-post (setelah pelaksanaan pembangunan) utamanya dilakukan melalui…
A. Rencana Tata Ruang
B. Peraturan Zonasi
C. Insentif dan Disinsentif
D. Evaluasi dan Sanksi
E. Perizinan
Jawaban: D
- Perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dalam satu kesatuan proses dikenal dengan sistem…
A. OSS (Online Single Submission)
B. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)
C. RDTR Interaktif
D. GISTARU
E. PTSP Manual
Jawaban: A
- Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kelayakan pemugaran bangunan bersejarah sebelum diterbitkannya IMB/PBG adalah…
A. Tim Profesi Ahli (TPA)
B. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)
C. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
D. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
E. Forum Penataan Ruang (FPR)
Jawaban: D
- Perbedaan paling mendasar antara License (Lisensi) dan Dispensation (Dispensasi) dalam pengendalian pembangunan adalah…
A. Lisensi diberikan untuk pemanfaatan ruang, dispensasi untuk pajak
B. Lisensi tidak terikat waktu, dispensasi sementara
C. Lisensi merupakan persetujuan kegiatan secara umum, dispensasi adalah pengecualian/kelonggaran dari aturan standar
D. Lisensi diberikan oleh pusat, dispensasi oleh daerah
E. Lisensi berlaku secara otomatis, dispensasi harus lelang
Jawaban: C
- Asas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum tata ruang bermakna bahwa…
A. Sanksi pidana diberikan sebagai hukuman pertama bagi pelanggar
B. Sengketa warga harus langsung diselesaikan ke pengadilan tinggi
C. Sanksi perdata digunakan jika administrasi gagal
D. Sanksi pidana hanya digunakan sebagai pilihan/jalan terakhir bila sanksi administratif gagal atau ada unsur kejahatan berat
E. Sanksi denda lebih diutamakan dibandingkan pencabutan izin
Jawaban: D
- Kehadiran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di suatu daerah menjadi sangat krusial dalam sistem perizinan berusaha saat ini (OSS), dikarenakan…
A. RDTR digunakan sebagai dokumen untuk penentuan besaran pajak tanah
B. Sistem elektronik membutuhkan peta RDTR interaktif untuk melakukan penilaian otomatis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
C. RDTR menggantikan fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
D. Tanpa RDTR, bupati akan dijatuhi hukuman pidana langsung
E. RDTR wajib disetujui langsung oleh presiden
Jawaban: B
- Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) berupa TDR (Transfer of Development Right) bertujuan untuk…
A. Mengubah tata letak perumahan secara drastis
B. Memberikan kelonggaran bagi developer melanggar hukum
C. Mengalihkan hak membangun dari satu zona ke zona lain guna mengendalikan pertumbuhan dan pelestarian
D. Memindahkan tanggung jawab pajak ke pemerintah pusat
E. Menjual aset pemerintah kepada swasta
Jawaban: C
- Berdasarkan prinsip pengawasan hukum administrasi, suatu sanksi disebut “reparatoir” apabila…
A. Ditujukan sebagai pembalasan/hukuman kurungan kepada tersangka
B. Bertujuan murni untuk memberikan denda ke kas negara
C. Diarahkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan atau ruang seperti sedia kala sebelum pelanggaran terjadi
D. Dimaksudkan untuk mengganti pejabat struktural yang bersalah
E. Sanksi dijatuhkan setelah terdakwa meninggal dunia
Jawaban: C
- Konsep Environmental Code di Swedia sangat menginspirasi karena mampu menyelesaikan masalah perizinan berupa…
A. Biaya izin yang terlalu mahal untuk masyarakat bawah
B. Penggabungan berbagai undang-undang sektoral lingkungan yang sebelumnya terpisah agar tidak membingungkan pihak pelaksana dan pemohon
C. Penghapusan segala bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
D. Mengubah sanksi pidana menjadi sanksi kebiasaan
E. Privatisasi sumber daya alam air
Jawaban: B
- Salah satu tujuan diterapkannya Development Impact Fee dalam pendirian perumahan berskala besar adalah…
A. Meringankan beban pajak masyarakat sekitar
B. Mencegah warga luar kota bermukim di daerah tersebut
C. Mencari dana tambahan untuk menggaji aparatur sipil negara
D. Mengompensasi biaya penyediaan prasarana dan fasilitas umum tambahan (misalnya pelebaran jalan) akibat dampak beban dari perumahan baru tersebut
E. Menyatukan peraturan zonasi
Jawaban: D
- Kapan seorang Pejabat Pemerintahan diperbolehkan mengambil Keputusan berdasarkan “Diskresi”?
A. Kapan saja selama ada kesepakatan tertulis dari pengembang
B. Hanya saat ada kekosongan hukum, aturan tidak jelas, atau darurat tata pemerintahan untuk kepentingan luas yang objektif
C. Jika masyarakat setempat setuju dengan kompensasi
D. Apabila rencana tata ruang telah kadaluarsa
E. Saat APBD daerah dalam keadaan defisit
Jawaban: B
- Dalam pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi, jika nilai “Kesesuaian Lokasi Program” dan “Kesesuaian Komponen Utama Ruang” dianalisis bersama, hal ini bertujuan untuk…
A. Menilai kesesuaian pemanfaatan struktur dan pola ruang akhir
B. Menghitung besaran pajak bumi bangunan
C. Menentukan jumlah IMB yang boleh dikeluarkan tahun depan
D. Menentukan sanksi denda pidana kepada Kepala Daerah
E. Menilai kualitas aspal jalan
Jawaban: A
- Mengapa penyelesaian sengketa penataan ruang tahap pertama selalu diarahkan di luar pengadilan (non-litigasi)?
A. Pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan soal tanah
B. Mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat serta efisiensi mediasi, konsiliasi, dan negosiasi
C. Biaya pengadilan selalu ditanggung oleh kas negara
D. Hakim tidak dilatih untuk memahami rencana detail tata ruang
E. Hukum tata ruang tidak mengenal sanksi hukum perdata
Jawaban: B
- Salah satu masalah dalam penegakan pelanggaran (enforcement) tata ruang yang disebabkan oleh aparat sendiri adalah reluctant, yang bermakna…
A. Ketidaktahuan petugas akan peraturan yang berlaku
B. Ketidakjelasan peta rencana tata ruang yang disahkan
C. Keengganan/keragu-raguan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran
D. Adanya gratifikasi dari masyarakat
E. Kurangnya jumlah personil pengawas
Jawaban: C
- Dalam tata bangunan, perbedaan antara Building Code dan Peraturan Zonasi adalah…
A. Building Code mengatur material/teknis keamanan konstruksi, sementara Zonasi mengatur fungsi lahan dan batasan ukuran persil
B. Building Code mengatur pajak properti, Zonasi mengatur sanksi
C. Building Code disusun oleh kementerian, Zonasi oleh presiden
D. Building Code hanya untuk cagar budaya, Zonasi untuk bangunan baru
E. Building Code bersifat sukarela, Zonasi bersifat wajib
Jawaban: A
- Kelemahan pendekatan curative/repressive (pengendalian di belakang/Sanksi) dibandingkan dengan preventive (pengendalian di depan/Izin) adalah…
A. Kuratif lebih mudah dimonitor
B. Kuratif dapat mengembalikan lingkungan 100% utuh
C. Kuratif hanya relevan untuk wilayah perkotaan, bukan pedesaan
D. Kerusakan tata ruang dan lingkungan sering kali memakan biaya pemulihan yang sangat besar atau bahkan tidak bisa pulih sempurna setelah pelanggaran terjadi
E. Preventif tidak membutuhkan landasan hukum yang kuat
Jawaban: D
- Skenario Public Input (konsultasi publik) sebelum izin lingkungan/AMDAL diterbitkan bertujuan agar…
A. Masyarakat dapat menentukan tarif retribusi
B. Memperoleh masukan, transparansi, serta menekan potensi gejolak sengketa di masa mendatang
C. Mempercepat proses pembangunan
D. Menghilangkan tahapan evaluasi oleh dinas teknis
E. Hak guna tanah bisa otomatis diambil alih pemerintah
Jawaban: B
- Apa bedanya pengawasan Ex-Ante dan Ex-Post?
A. Ex-Ante adalah sanksi perdata, Ex-Post sanksi pidana
B. Ex-Ante dilakukan oleh Pusat, Ex-Post oleh Daerah
C. Ex-Ante mengawasi sebelum produk/pelaksanaan ditetapkan (saat perencanaan), Ex-Post mengevaluasi pasca pelaksanaan
D. Ex-Ante mengevaluasi dampak sosial, Ex-Post mengevaluasi ekonomi
E. Ex-Ante khusus untuk RDTR, Ex-Post untuk RTRW
Jawaban: C
- Apabila seorang Pejabat Pemerintah menerbitkan persetujuan KKPR yang ternyata bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang sah, akibat hukum yang mengancam pejabat tersebut adalah…
A. Dicopot dari jabatannya dan dimutasi saja
B. Diwajibkan menyusun revisi RTRW
C. Dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar, serta kemungkinan diberhentikan tidak hormat
D. Mendapat teguran lisan maksimal 3 kali
E. Diwajibkan membayar denda keterlambatan pembangunan
Jawaban: C
- Pembuktian pelanggaran lingkungan hidup secara Materiil mengharuskan penyidik untuk membuktikan…
A. Pelaku tidak memiliki surat izin sama sekali
B. Lingkungan telah benar-benar tercemar dan ada hubungan sebab-akibat dengan kegiatan terdakwa
C. Terjadi demonstrasi besar oleh masyarakat setempat
D. Terdakwa melakukan pelanggaran hanya secara administratif
E. Proyek belum dimasukkan ke dalam daftar OSS
Jawaban: B
- Suatu pelanggaran tata ruang berstatus “Sudah berizin, sesuai peruntukan, namun ada pelanggaran GSB (Garis Sempadan Bangunan)”. Tindakan hukum yang paling tepat adalah…
A. Mengubah peraturan RDTR agar sesuai dengan bangunan tersebut
B. Izin dicabut secara permanen tanpa kecuali
C. Dikenakan sanksi administratif dan paksaan penyesuaian (membongkar kelebihan) sesuai jenis pelanggaran fisik
D. Dipidanakan langsung dengan denda 5 Miliar
E. Diperintahkan untuk menjual lahan ke negara
Jawaban: C
- Jika penanggung jawab pabrik tidak kunjung memperbaiki saluran limbah yang melanggar standar baku mutu setelah mendapat Teguran, langkah sanksi Paksaan Pemerintah yang dapat segera dilakukan adalah…
A. Pemecatan CEO perusahaan
B. Menggugat perusahaan ke Mahkamah Konstitusi
C. Penghentian sementara operasional pabrik atau penyegelan saluran limbah
D. Pemutihan/pengampunan dengan syarat bayar denda
E. Penutupan akses jalan tol menuju pabrik
Jawaban: C
- Apa kendala kelembagaan utama (Institutional Issues) yang terjadi pada struktur pengendalian ruang wilayah seperti Cekungan Bandung atau Jabodetabekpunjur?
A. Lahan dikuasai sepenuhnya oleh satu pengembang swasta
B. Pembagian kerja antar-SKPD lintas provinsi dan kabupaten/kota yang tumpang tindih serta kewenangan eksekusi pelanggaran yang tidak jelas
C. Anggaran dikuasai oleh LSM
D. Tidak adanya undang-undang perizinan nasional
E. Ketidakadaan peta skala besar
Jawaban: B
- Sebuah ruko beroperasi menjorok hingga mengambil alih trotoar pejalan kaki, sehingga menyebabkan kemacetan dan hilangnya hak pejalan kaki. Menurut materi pelanggaran instrumen tata ruang, kasus ini termasuk ke dalam tipologi pelanggaran…
A. Pembongkaran cagar budaya
B. Perubahan fungsi ruang publik menjadi fungsi privat/komersial
C. Pelanggaran batas ketinggian bangunan
D. Pemalsuan sertifikat kepemilikan lahan
E. Pembangunan kawasan rawan bencana
Jawaban: B
- Sebuah hotel besar di wilayah pusat pemerintahan Kota Bandung (seperti kasus Hotel Pullman) pada tahun awal pendiriannya diketahui tidak memiliki AMDAL yang memadai. Berdasarkan hukum lingkungan, tanpa AMDAL dan izin lingkungan, status operasional awal hotel tersebut…
A. Boleh berjalan selama retribusi pajak dibayar dua kali lipat
B. Seharusnya ditolak atau dihentikan hingga dokumen lingkungan dan izin diterbitkan
C. Sah karena sudah di area pusat kota
D. Merupakan hak otonomi pengembang sepenuhnya
E. Dialihkan menjadi milik pemerintah daerah
Jawaban: B
- Budi ingin membongkar dan merenovasi total sebuah rumah peninggalan era kolonial berstatus Cagar Budaya (BCB) Golongan C di Jalan Juanda, Bandung, untuk dijadikan fasilitas Drive-Thru minimarket. Secara kelembagaan, sebelum PBG/IMB bisa diproses, Budi wajib…
A. Membayar pajak reklame ke Dispenda
B. Mendapat rekomendasi persetujuan pemugaran dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
C. Mendapatkan izin dari Gubernur secara langsung
D. Memperoleh akta notaris lingkungan
E. Melakukan survei tanah mandiri
Jawaban: B
- Pada kasus Depo BBM Plumpang Pertamina, area buffer zone (zona penyangga) bahaya yang semestinya kosong perlahan-lahan diduduki oleh permukiman warga padat penduduk. Rencana Detail Tata Ruang sebenarnya sudah merencanakan area tersebut sebagai RTH dan zona perairan. Akar masalah utama dari ketidaksesuaian ini adalah…
A. Kurangnya curah hujan di Jakarta Utara
B. Desain teknis pipa pertamina yang salah
C. Ketidaktegasan pengawasan hukum (enforcement) dari awal saat warga mulai bermukim di zona penyangga
D. Tidak adanya teknologi pemadam kebakaran
E. Kesalahan input KBLI
Jawaban: C
- Perusahaan asing mendapat izin menambang emas di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Berdasarkan UU PPWP3K (Pulau-pulau Kecil), kelompok warga menolak dengan dalih pulau tersebut dilarang untuk ditambang besar-besaran. Dasar hukum paling tepat bagi penolakan warga tersebut adalah…
A. Karena penduduknya menolak nilai kompensasi
B. Pulau Sangihe memiliki luas daratan kurang dari 2.000 Km2 sehingga dikategorikan pulau kecil yang dilarang ditambang
C. Izin usahanya hanya berbentuk lisan
D. AMDAL tidak pernah dipresentasikan di DPRD
E. Semua hasil tambangnya diekspor utuh
Jawaban: B
- Proyek Reklamasi Teluk Jakarta melibatkan banyak konflik kewenangan; antara kementerian kehutanan/lingkungan hidup, kelautan, dan pemerintah provinsi DKI. Berdasarkan teori pengendalian, konflik ini terjadi karena masalah…
A. Sektoralisme (tumpang tindih payung undang-undang lintas departemen tanpa integrasi yang jelas)
B. Kekurangan beton reklamasi
C. Masalah politik luar negeri
D. Desain dermaga yang ketinggalan zaman
E. Keterlambatan terbitnya Perda zonasi daratan
Jawaban: A
- Andi diam-diam membangun paviliun menempel pada dinding pagar tetangga tanpa memberikan sisa Garis Sempadan Samping. Tetangganya marah dan melapor. Pengendali tata bangunan (Satpol PP/Dinas terkait) turun tangan lalu menempelkan stiker “DISEGEL”. Tindakan penyegelan ini termasuk jenis sanksi…
A. Pidana kurungan
B. Perdata ganti rugi
C. Pemulihan nama baik
D. Sanksi administratif berupa penghentian sementara/paksaan pemerintah
E. Pengambilalihan hak kepemilikan tanah
Jawaban: D
- Seorang kepala daerah tiba-tiba menerbitkan izin mendirikan pabrik besar di area yang dalam peta RDTR dan RTRW jelas ditandai sebagai “Kawasan Lindung Hutan Bawahannya”. Tindakan Kepala Daerah tersebut…
A. Diperbolehkan karena itu otonomi daerah
B. Memiliki dasar diskresi mutlak
C. Merupakan tindak pidana menerbitkan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang, diancam penjara dan denda, serta pencopotan
D. Legal asalkan pabrik membayar pajak
E. Hanya bisa ditegur lisan
Jawaban: C
- Di suatu area komersial yang padat, Pemkot menerapkan instrumen Time Zoning. Contoh nyata dari implementasi Time Zoning ini untuk mencegah macet adalah…
A. Pembangunan mall tidak boleh memakan waktu lebih dari 1 tahun
B. Pembatasan jadwal operasional truk bongkar muat logistik hanya dari jam 22.00 hingga 05.00
C. Zonasi wilayah hanya berlaku 5 tahun
D. Masa berlaku IMB diperpendek
E. Kewajiban menyalakan lampu jalanan sesuai sensor waktu
Jawaban: B
- Sebuah pengembang apartemen ingin menambah 3 lantai tambahan melebihi batas maksimal Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di zona tersebut. Pemkot mengizinkan dengan syarat pengembang harus membangun taman publik dan melebarkan jalan di depan persilnya. Teknik zonasi apa yang sedang diterapkan Pemkot?
A. Exclusionary Zoning
B. Bonus Zoning / Incentive Zoning
C. Spot Zoning
D. Floating Zoning
E. Down Zoning
Jawaban: B
- Warga suatu perumahan protes karena di tengah kompleks mereka dibangun gudang material bangunan yang berisik dan banyak debu truk. Jika mengacu pada dokumen tata letak, fungsi kawasan tersebut hanya untuk Hunian Kepadatan Sedang. Penertiban (Enforcement) paling awal yang harus dilakukan pengawas adalah…
A. Membakar gudang material tersebut
B. Melakukan penahanan langsung pemilik gudang ke sel polisi
C. Mengirimkan Surat Peringatan Tertulis (SP1) hingga SP3 serta memanggil pemilik gudang
D. Menggugat warga karena protes
E. Menutup secara permanen gerbang perumahan
Jawaban: C
- Jika surat peringatan penghentian kegiatan kepada pihak pelanggar batas sempadan jalan dihiraukan setelah SP 1, 2, dan 3. Sesuai alur penegakan hukum tata ruang, aparat daerah bisa segera…
A. Membiarkan hingga batas waktu sertifikat tanah habis
B. Mengusulkan pemutihan denda secara massal
C. Menerapkan sanksi paksaan membongkar paksa bangunan (pembongkaran oleh petugas)
D. Mengalihkan lahan ke investor lain
E. Menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara sepihak
Jawaban: C
- Kasus The Maj Hotel yang letaknya di utara Bandung diberitakan tidak memiliki Surat Rekomendasi Gubernur untuk pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Rekomendasi KBU ini merupakan cerminan nyata dari kebijakan perizinan tata ruang tingkat…
A. Kelurahan
B. Provinsi (karena KBU dikategorikan lintas kabupaten/kota strategis)
C. Kecamatan
D. Nasional (Presiden)
E. Internasional
Jawaban: B
- Pak Joko mengalihfungsikan ruang terbuka hijau perumahan (taman) menjadi warung kopi permanen. Akibatnya, resapan air berkurang dan saat hujan perumahan menjadi banjir. Dalam sengketa warga, langkah ganti kerugian perumahan kepada Pak Joko tergolong dalam hukum…
A. Pidana mati
B. Hukum Keluarga
C. Tata Negara murni
D. Hukum Perdata (Ganti rugi akibat kerugian harta benda)
E. Pengadilan Pajak
Jawaban: D
- Apabila ada temuan pelanggaran bangunan liar di sempadan rel kereta api di tengah kota Bandung, unit kelembagaan manakah di tingkat daerah yang bertugas langsung untuk melakukan verifikasi lapangan dan penyegelan awal?
A. Badan Kepegawaian Daerah
B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) / Dinas Tata Ruang dibantu PPNS
C. Panitia Pemilu Kecamatan
D. PDAM
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: B
- Masyarakat pesisir melaporkan air laut mereka tiba-tiba berubah hitam legam akibat pembuangan limbah sisa galian tambang. Polisi Khusus (PPNS) kemudian diterjunkan. Dalam penyidikan environmental crime (tindak pidana lingkungan), bukti yang dicari PPNS untuk menunjukkan “Actus Reus” (perbuatan pidananya) adalah…
A. Niat jahat perusahaan untuk mengurangi biaya alat filter limbah
B. Data profil keuntungan perusahaan setiap tahun
C. Rekaman kamera yang menunjukkan secara konkrit pembuangan pipa rahasia tanpa filter limbah ke arah laut
D. Keluhan warga di media sosial
E. SK pengangkatan direktur perusahaan
Jawaban: C
- Di sistem Online Single Submission (OSS) terbaru dengan skema Risk Based Approach, sebuah usaha warung sembako kecil oleh individu (UMKM Mikro) dianalisis sebagai kegiatan risiko rendah. Maka, untuk beroperasi yang bersangkutan hanya memerlukan…
A. Sertifikat Standar yang rumit
B. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai perizinan legal final
C. AMDAL dan Konsultasi Publik
D. Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
E. Izin dari Menteri Koordinator Ekonomi
Jawaban: B
- Dalam persidangan sengketa sebuah pusat perbelanjaan, hakim menanyakan apakah lebar jalur evakuasi kebakaran dan ventilasi asap sudah sesuai dengan Standard keselamatan yang terukur mutlak. Jenis pedoman yang mengatur teknis pasti ukuran tersebut tergolong pada…
A. Prescriptive/Quantitative Standard
B. Qualitative Guidelines
C. Kebiasaan masyarakat setempat
D. Rekomendasi LSM
E. Diskresi Wali Kota
Jawaban: A
- Pasca gempa bumi, sekelompok masyarakat yang daerahnya terdampak parah dialokasikan lahan relokasi yang aman. Pemerintah perlu menyusun panduan cepat pembangunan rumah tahan gempa di zona baru tersebut agar kawasan menjadi tertata, estetik, dan siaga bencana. Instrumen dokumen rancang kota yang paling tepat disusun adalah…
A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
B. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk kawasan baru/rawan bencana
C. Masterplan Transportasi Massal
D. Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Regional
E. Dokumen Kontrak Konstruksi Internasional
Jawaban: B
- Pak Anton hendak membeli properti dan membuka pabrik kecil. Sebelum mengajukan IMB/PBG resmi yang berbiaya mahal, Pak Anton pergi ke dinas tata ruang untuk sekadar meminta kejelasan informasi boleh/tidaknya lokasinya dipakai fungsi pabrik. Dokumen awal yang dikeluarkan dinas sebagai jawaban pra-perizinan ini dikenal dengan nama…
A. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
B. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
C. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
D. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Konfirmasi KKPR
E. Peraturan Presiden
Jawaban: D